Pengaruh persepsi kemudahan kemanfaatan pengguna Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terhadap kinerja pegawai
Kata Kunci:
Persepsi Kemudahan, Persepsi kemanfaatan, Kinerja pegawaiAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan dan kemanfaatan prngguna atas penggunaan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terhadap kinerja pegawai KPP Pratama Makassar Utara. Jumlah sampel penelitian ini adalah sebanyak 54 responden dari pegawai KPP Pratama Makassar Utara pada tahun 2018. Sampel tersebut kemudian diolah dengan analisis regresi linear berganda melalui pengujian asumsi klasik, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan program SPSS 16.0, diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 18,0%. Hasil uji hipotesis menunjukkan persepsi kemudahan pengguna atas penggunaan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) secara parsial (uji t) mempengaruhi kinerja pegawai pada KPP Pratama Makassar Utara. tanggapan responden mengenai variabel persepsi kemudahan pengguna, responden yang memilih setuju sebanyak 42 sampai dengan 52 responden dan sangat setuju sebanyak 2 sampai dengan 11 responden, Hal ini menunjukkan bahwa responden mudah untuk menggunakan SIDJP. tanggapan responden mengenai variabel persepsi kemanfaatan pengguna, responden yang memilih setuju sebanyak 36 sampai dengan 45 responden dan sangat setuju sebanyak 9 sampai dengan 18 responden, Hal ini menunjukkan bahwa responden memanfaatkan SIDJP.
Referensi
Arianto, P. S., & Padmono, Y. Y. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Surabaya.
Artha, Y. D., Badjuri, & Zainuri. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember.
Asmuruf, M. F., Rumate, V. A., & Kawung, G. M. (2015). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong.
Awliarahman, N. (2016). Pengaruh SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN.
Badan Pusat Statistik. (t.thn.). Dipetik Febuari 28, 2018, dari Badan Pusat Statistik: www.bps.go.id
bitar. (2016, 06 22). 6 Pengertian Asuransi Menurut Para Ahli Terlengkap. Dipetik 02 24, 2018, dari www.gurupendidikan.co.id/6-pengertian-asuransi-menurut-para-ahli-terlengkap/
Dama, H. Y., Lapian, A. L., & Sumual, J. I. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (Tahun 2005-2014). 16.
Dudung. (2015, 12 11). Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Lengkap Dengan Unsur serta Jenisnya. Dipetik 03 07, 2018, dari http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-unsur-serta-jenisnya/
Giani, G. M. (2016). Pengaruh Surat Tagihan Pajak dan Jumlah PKP Terhadap Penerimaan PPN, 3.
Haniz, N. F., & Sasana, H. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal.
Indonesia, P. R. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
Indonesia, R. (1999). Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Indonesia, R. (2004). Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah.
Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Indrawan, R., & Yaniawati, P. (2014). Metodologi Penelitian. Dalam Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan. Bandung: PT Refika Adiatama.
Kresna, Y. (2014). Pengaruh Self Assesment dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN.
Lestari, D. (2016). Pengaruh SPT Masa PPN dan Jumlah PKP Terhadap Penerimaan PPN.
Lubis, F. K. (2016). Pengaruh Jumlah PKP dan SPT Masa Terhadap Penerimaan PPN, 5 No 2.
Luqman. (2016, April 4). Teori dan Asas Pemungutan Pajak. Dipetik Maret 6, 2018, dari http://www.kringpajak.com/teori-dan-asas-pemungutan-pajak/
Makassar, B. P. (2014). Kota Makassar Dalam Angka Makassar Municipality in figures 2014. Kota Makassar: Katalogic.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Dalam Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
Nurrokhman, A. (2014). Analisis Pengaruh Jumlah PKP dan SPT Masa Terahadap Penerimaan PPN.
Online Pajak. (t.thn.). Dipetik Maret 29, 2018, dari www.online-pajak.com
Pandiangan, D. S. (2014). Pengaruh SKPKB, Jumlah PKP, dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan PPN.
Prasetyo, S. I. (2016). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2011-2014).
Putong, I. (2010). Economics Pengantar Mikro dan Makro. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.
Republik Indonesia. (2013). PMK NO.197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Indonesia.
Republik Indonesia. (2015). PMK NO 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP, Pengukuhan PKP, Penghapusan NPWP, dan pencabutan pengukuhan PKP. Indonesia.
Resmi, S. (2015). Perpajakan Teori dan Kasus. Dalam Edisi 8 Buku 2. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
Sugiyono. (2015). Metode Peneltian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
Susanto, I. (2014). Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli DAerah (PAD).
Susyanti, J., & Dahlan , A. (2015). PERPAJAKAN. Dalam Untuk Praktisi dan Akademisi. Malang: Empatdua Media.
