Tax Review of Subsidized House Sales Transactions at PT Anugrah Pratama Gowa
DOI:
https://doi.org/10.61911/income.v2i2.47Abstract
The purpose of this study is to determine the calculation, deposit and reporting of Income Tax article 4 paragraph 2 and Land and Building Tax on subsidized house sales transactions at PT Anugrah Pratama Gowa, to determine Value Added Tax reporting on subsidized house sales transactions at PT Anugrah Pratama Gowa. The data analysis technique in this research is qualitative data analysis. The results of the research conducted show that: (1) PT Anugrah Pratama Gowa carries out the Calculation of Income Tax Article 4 paragraph 2 with a 1% tariff in accordance with Law Number 34 of 2016 concerning Income Tax on Income from the Transfer of Rights to Land and/or Buildings, and Sale/Purchase Binding Agreement on Land and/or Building and its Amendments. Article 4 paragraph 2 income tax deposit is made electronically by making an e-billing no later than the 10th of the following month. Article 4 paragraph 2 income tax reporting is reported before the 20th of the following month and declared as reported every time a payment has been made. (2) PT Anugrah Pratama Gowa implements Land and Building Tax Calculation by the Regional Revenue Service by imposing a 0.1% tariff. Land and Building Tax shall be deposited by each Taxpayer with a Tax Return (SPPT) issued by the Regional Government. Land and Building Tax Reporting occurs when the taxpayer has paid the tax due at the Bank or Post Office. (3) PT Anugrah Pratama Gowa is exempted from the imposition of Value Added Tax but still reports its Value Added Tax by issuing a Tax Invoice with code 008 for Value Added Tax exemption. The policy given by the government regarding taxes on subsidized house sales transactions provides relief for people who want to buy subsidized houses.
References
Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 4(1), 82–103. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i1.1158
Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaanya. kementrian Keuangan Republik Indonesia, Direktoral Jenderal Pajak.
Keuangan, K., Indonesia, R., & Pajak, D. J. (2013). Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak 2013.
Ma’ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh TerhadapKepatuhanWajib Pajak Dalam MembayarPajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 20(2), 9.
Maryamah, S. (2021). Analisis Perhitungan, Penyetoran , Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) pada PT Lestari Trend Periode 2019. 15(2), 1–23.
Maulana, M. R. (2021). Pengendalian Internal melalui Risk Assessment pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toli-Toli. Riset Akuntansi Dan Auditing, 12, 2.
Menteri Keuangan (2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2014 Tahun 2014 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nila, Pub. L. No. 113.
Menteri Keuangan (2019). Peraturan Menteri Keuangan RI no.48/PMK.03/2021. Peraturan Menteri Keuangan RI no.48/PMK.03/2021. www.jdih.kemenkeu.go.id
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2019). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2019 Tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Pemerintsh (2016). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual/Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya., Pub. L. No. 34.
Putri, W., Kesaulya, F. A., & Khairunnisa. (2020). Pengaruh Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Wajib Pajak di Kota Palembang). XIX(2), 72–84.
Rais, N., Hersanti, M., & Afifah, N. (2018). Tinjauan Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Pengalihan Tanah Dan Bangunan. Jurnal Pabean.
Sarman, K. S. (2019). Analisis Penerapan Pajak Sektor Properti atas Transaksi Penjualan Perumahan Bersubsidi di Kota Kupang.
Siahaan, M. (2018). Penerapan Penghitungan Pajak Dan Pencatatan Serta Pelaporan Pajak Bumi Dan Bangunan Apartemen X. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, 3(1), 121–134. https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.94
Sucianti, Burhan, I., & Ilham. (2021). Tinjauan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Penjualan Tanah Dan Bangunan PT Hidayat Bintang Property. Jurnal Pabean, 3(2), 243–252.
Sudianing, N. K., Ida Ayu Putu Sri Widnyani, & Winarni, L. N. (2019). Implementasi Kebijakan Rumah Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Buleleng (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) Implementation of Subsidized House Policy for Low-inco. Locus Majalah Ilmiah FISIP, 11(2), 1–13.
Suwastika, Y. (2021). Analisis Sistem Informasi Pembebasan PPN Kedutaan Besar dan Organisasi Internasional Dengan Metodologi FAST. JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi), 8(2), 508–521. https://doi.org/10.35957/jatisi.v8i2.737
Republik Indonesia (1985). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Kementrian Keuangan 1.
Republik Indonesia (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
UTAMI, I. D. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi Pada Perum Perumnas Regional I Medan. 87. http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/6058/1/skripsi.pdf
