The Influence of Perceptions of Tax Corruption and Quality of Fiscal Services on Taxpayer Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises
Keywords:
Tax Corruption, Fiscus Service, Taxpayer ComplianceAbstract
The purpose of this study was to determine the effect of perceptions of tax corruption and the quality of tax service services on UMKM taxpayer compliance at KPP Pratama Parepare. This type of research uses quantitative research. The data used in this study are primary and secondary data using data collection techniques using questionnaires. The number of samples in this study were 100 respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using the SPSS application. The results of this study indicate that perceptions of tax corruption and the quality of tax service services have a significant effect on UMKM taxpayer compliance at KPP Pratama Parepare. The higher the level of tax service, the higher the level of compliance. This happens because taxpayers have felt at the time of direct service which makes taxpayers feel that the services provided by tax officers affect the level of compliance. Taxpayer compliance with taxation can be influenced by the perception of corruption, this means that the perception of tax corruption plays a good role in increasing taxpayer compliance in paying taxes
References
Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi, 6(1), 39–51. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12.
Ancilla Regina Averti. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. Jurnal Akuntansi Trisakti, Volume. 5.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. (2017). Indikator Keberhasilan DJP adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-indikator- keberhasilan-djp-adalah-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-2019-11-05-c429d9d3/.
Cahyanti, D. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kondisi Keuangan Pengusaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponogoro.
Ilham ilham, Maria Ulfah, S. N. S. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4 No. 6 Ja, 1–22.
Indrawati, V. (2019). Pengaruh Persepsi Korupsi, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Kontrol. Skripsi. https://doi.org/Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Kartika, R., Jefri, U., & Suhartati, F. (2021). Pengaruh Persepsi Korupsi Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon. Jurnal Rekaman, 4(1), 126–134.
Kemenkeu. (2021). Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pemungutan Reformasi. Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. 1(2015), 81–109.
Prakusya, D. (2020). Pengaruh Persepsi Korupsi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Bhayangkara Surabaya.
Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin, Vol. 2, Hal: 71-78. http://jurnal.umt.ac.id/index.php/senamu/article/view/3474.
Rahayu, S., Daryati, Riswanto, A., & Ningsih, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 4(3), 419–428. https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670.
Republik Indonesia. (2007). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. http://digilib.unila.ac.id/11478/16/16. BAB II.pdf
Robbins. (2008). Perilaku Organisasi (Edisi 12). Salemba empat.
Sari, S. (2022). SOSIALISASI PERPAJAKAN: SINERGI DAN STRATEGI DI MASA PANDEMI COVID-19. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 6(1), 98-109.
Safitri, D., & Tambun, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. Media Akuntansi Perpajakan, 2(2), 23–33. http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view /1094.
Sovita, I., & Hayati, A. R. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan yang diberikan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas2, 21(2), 188–197.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sucianti, S., Burhan, I., & Ilham, I. (2021). Tinjauan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 4 Ayat 2 Atas Penjualan Tanah Dan Bangunan Pt Hidayat Bintang Property. Jurnal Pabean: Perpajakan Bisnis Ekonomi Akuntansi Manajemen, 3(2), 243-252.
Tambun, S., & Septriani, M. (2018). Dampak Persepsi Korupsi Pajak Dan Konflik Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Oleh Sosialisasi Direktorat Jendral Pajak (Studi Kasus Pada Pelaku Wajib Pajak Di Jakarta Utara). Media Akuntansi Perpajakan, 3, 40–50. http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP
Tanilasari, Y., & Gunarso, P. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan, 3(1), 1–9. https://doi.org/10.26905/ap.v3i1.1324
Undang-undang Republik Indonesia. (1999). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana. 1–30.
Wibisono, A. F., & Kusuma N, Y. C. (2017). Analisis Persepsi Korupsi Pajak Dan Iklim Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Jurnal Riset Manajemen, 4(2), 169–180. https://doi.org/10.32477/jrm.v4i2.257
